Bendera merah

Pengemudi ojek berbasis online mengantar penumpang di kawasan Palmerah, Jakarta (18/12/2015)
Pengemudi ojek berbasis online mengantar penumpang di kawasan Palmerah, Jakarta (18/12/2015)

Tak ada yang baru. Kita sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, saat regulasi tertinggal dibandingkan teknologi.

Masa itu abad ke-19 saat kendaraan bermotor pertama kali muncul. Masih belum jelas digerakkan uap ataukah minyak yang dibakar. Yang penting bermotor dan bergerak. Di atas rel ataupun tidak, pun belum jelas.

Reaksi Parlemen Inggris cepat dan mencekam: regulasi. Harus diatur dengan segudang landasan hukum. Mulai dari alasan kesehatan, kenyamanan pengguna jalan, kenyamanan penduduk kota dan desa, hingga memperhatikan aspirasi pemilik kuda.

Teknologi? Masa bodoh. Kamus saja masih gagap menuliskan kata itu.

Nama undang-undangnya pun aneh menurut ukuran sekarang: Locomotive Act tahun 1865. Berlaku pada segala kendaraan yang berperilaku seperti kereta kuda walau tak berkuda. Pada kelanjutannya undang-undang ini lebih dikenal dengan nama Red Flag Act. Undang-Undang Bendera Merah.

Banyak komponen dan roh dari Undang Undang Bendera Merah merasuk dalam peraturan modern saat ini. Kewajiban memiliki plat nomor, pengenaan biaya tahunan kendaraan, pencantuman nama pemilik, serta bobot maksimum kendaraan adalah beberapa di antaranya.

Namun yang membuatnya disebut Undang-Undang Bendera Merah adalah soal pengaturan kecepatan maksimum dan bagaimana agar dipatuhi. Sebuah kendaraan hanya boleh menggunakan jalanan umum bila dikemudikan minimal oleh tiga orang, dengan kecepatan maksimum 6,4 km per jam di daerah perdesaan, serta di bawah 3,2 km per jam di daerah perkotaan.

Bagaimana memastikan kendaraan patuh pada kecepatan selambat itu?

Maka disyaratkan keberadaan asisten pengendara berjalan kaki di depan kendaraan sambil membawa bendera merah. Jarak asisten dan kendaraan tak boleh kurang dari 60 yard (55 meter) dan pengemudi kendaraan wajib patuh pada sinyal pembawa bendera merah. Jadi tak jelas, siapa pengemudi sebenarnya.

Pendek kata, kendaraan tanpa kuda ini diatur agar gagal berkembang, pengoperasiannya menjadi lambat dan merepotkan. Resep jitu sebuah peraturan yang akan selalu dilanggar atau minimal diakali.

Undang-undang Bendera Merah ini kemudian membunuh kereta kuda secara tidak langsung. Tanpa disengaja, undang-undang ini mendorong pertumbuhan bisnis kereta api. Definisi jalanan umum diakali lewat penggunaan rel yang tak masuk jalan umum.

Perkembangan mesin uap membuat kereta api mampu menarik lebih banyak gerbong daripada rangkaian kereta kuda mana pun. Kereta kuda pun kalah bersaing. Tersingkir dari persaingan melawan kereta api.

Nilai ekonomi telah mampu mengatasi peraturan apapun yang abai terhadap teknologi. Pada giliran berikutnya, kendaraan lebih kecil dengan rem dan sistem kemudi lebih baik hadir di jalanan umum dan membuat kereta kuda semakin tak relevan. Undang-Undang Bendera Merah pun dicabut.

Tidakkah semua ini mengingatkan kita pada peraturan transportasi umum, pemilikan kendaraan, dan berjangkitnya bisnis "mak comblang" mempertemukan pengemudi dan penumpang? Go-jek, Grab Bike, Uber, atau apapun - adalah jawaban abad ke 21 dalam mempermudah seseorang mencapai titik A dari titik B.

Tidakkah peraturan transportasi massal kita berjangkar pada masa saat pemilikan kendaraan masih rendah? Mirip hubungan UU Bendera Merah dan Kereta Kuda.

Ketika massa kritis telah tercapai, dan teknologi sudah membuka jalan - peraturan lama matang untuk diubah. Ekonomi berbagi adalah masa depan, dan keniscayaan ini akan terjadi sebagaimana Undang-Undang Bendera Merah pun akhirnya berlalu.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1VhYVix
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat