Aksi-aksi Din mencari perhatian pemerintah

Kepala BIN Letjen Purn Soetiyoso (paling kanan,berdiri) berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Nurdin alias Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12).
Kepala BIN Letjen Purn Soetiyoso (paling kanan,berdiri) berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Nurdin alias Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12).

Nama aslinya Nurdin Ismail. Dalam gerilya ia akrab dipanggil Din Minimi. Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang Senin lalu menyerahkan diri ini menjadi incaran aparat kepolisian sejak 2014.

Ia bergabung menjadi anggota GAM sejak 1997, mengikuti jejak ayahnya. Sejak pemerintah meneken perjanjian Helsinki, ia ikut berdamai. Namun dalam perjalanannya ia berselisih paham dengan Komite Peralihan Aceh (KPA) saat Pilkada 2012.

Saat itu, KPA mengusung pasangan pimpinan GAM Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Sementara Din Minimi merapat ke Muhammad Nazar, mantan Wagub Aceh yang maju ke gelanggang pemilihan gubernur pada 2012. Pasangan yang didukung Din Minimi kalah.

Sejak itu, ia menghilang dan bergerilya di hutan. Pada 2014 ia membuat kehebohan. Melalui media lokal, ia mempublikasikan foto dirinya sedang menenteng senjata laras panjang AK-47.

Nama Din mulai disebut-sebut saat muncul kasus penculikan terhadap anggota intel Kodim Aceh Utara, Serda Indra Irawan dan Sertu Hendrianto, Maret 2015. Kedua orang itu ternyata ditemukan tewas.

Din dituding dibalik kasus itu. Tudingan polisi itu berdasarkan pengakuan dua anak buah Din (ada juga yang menyebut juru masak) yang dibekuk polisi: Faisal alias Komeng dan Amiruddin alias Si Pong. Namun polisi tidak berhasil membekuk Din.

Melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, membantah telah menculik dan membunuh dua prajurit itu.

Sejak peristiwa itu, polisi gencar melakukan operasi. Sekitar dua bulan tepatnya Mei 2015, Polda Aceh mendapat laporan dari warga yang mencurigai sebuah gubuk di Desa Geunie dihuni kelompok bersenjata. Bersama TNI, aparat kepolisian bergerak. Saat mendekati gubuk, aparat gabungan terlibat saling tembak dengan kelompok tersebut. Namun kelompok Din berhasil melarikan diri.

"Saat disisir ada bercak darah ditemukan di lokasi itu. Diperkirakan ada yang tertembak tapi sempat melarikan diri, sehingga barang-barang mereka tidak sempat dibawa," kata Kapolda Aceh, Irjen Pol Husen Hamidi seperti ditulis Merdeka.

Perburuan kembali dilakukan pada 24 Mei 2015. Saat itu juga sempat terjadi kontak senjata di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Blang Malu, Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh. Saat itu, diketahui kelompok Din Minimi sedang berencana melakukan perampokan.

Dalam kontak senjata ini, anggota Din bernama Muhammad Rizal (26), warga Desa atau Gampong Rheng, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, tewas. Dan satu orang bernama Muhammad Nasir (29) warga Desa Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, tertembak di kaki kanannya. Seorang bernama Khadafi, warga Keumala, Pidie ditangkap di angkutan umum.

Din kembali ditengarai melakukan aksi serupa pada November 2015. Saat itu ia dan pasukannya terlibat baku tembak dengan personel Polres Aceh Timur.

Kontak tembak itu terjadi di Desa Tualang Geudong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. "Satu unit mobil polisi juga ikut tertembak," ujar Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman seperti ditulis Kompas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa.

Polisi pun memburu Din. Mereka mengerahkan panser dan lima unit truk ke Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, lokasi yang diduga dijadikan daerah persembunyian Din. Namun hasilnya sia-sia.

Sejumlah aksi Din itu dilakukan untuk melawan kebijakan pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.

Safarudin, kuasa hukum Din membenarkan. Kata dia, Din hanya meminta supaya Pemerintah Aceh memperhatikan nasib mantan serdadu GAM. Sebab, menurut dia banyak rekan-rekannya justru hidup miskin dan tidak sesuai dengan janji pemerintah termaktub dalam Perjanjian Helsinki.

"Mereka meminta baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk melakukan proses reintegrasi tahap II, untuk mengakomodir seluruh mantan kombatan GAM dan korban konflik lainnya," kata Safarudin.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1Sm1lgd
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat