Ahok haramkan pengurus RT & RW kutip uang sampah

Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, mengharamkan pengurus RT dan RW untuk mengutip iuran sampah dari warganya mulai 2016. Pernyataan yang dilansir sejumlah media itu disampaikan di tengah rapat pemimpin di Balai Kota, Jakarta (28/12).

"Sekarang semua RT (dan) RW enggak boleh lagi memungut uang sampah," ujarnya dikutip Liputan6.

Para pengurus biasanya berdalih bahwa uang patungan dari warga itu dipakai untuk menggaji petugas kebersihan yang mengangkut sampah di lingkungan setempat memakai gerobak. Pekerjaan itu kini telah dialihkan kepada para petugas Penangangan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Pegawai yang bawa gerobak di RW-RW sudah (kami) rekrut jadi PPSU. Sekarang, masih pantas enggak Ketua RW mungut uang sampah dari warga?" ujarnya.

Ahok menjelaskan bahwa mulai Januari tahun depan, warga harus menyetorkan langsung iuran kebersihan ke rekening milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI. Demi tujuan itu, ia meminta seluruh lurah menginformasikan kepada warganya untuk membuka rekening di bank tersebut.

"Tolong semua lurah bilang sama warga supaya (menyetor uang sampah) ke Bank DKI. Jadi, enggak ada lagi cerita RT (dan) RW mungut duit (kebersihan) dari warga," katanya dikutip Pos Kota.

Mantan bupati Belitung Timur itu mendengus bahwa iuran sampah yang acap kali ditimpakan kepada warga itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk membayar petugas kebersihan.

"Jakarta Selatan malaknya kencang-kencang. Restoran-restoran dipalakin," ucapnya.

Di sisi lain, Gubernur Basuki pernah melontarkan wacana mengenai kewajiban iuran sampah bagi warga, yang dikuatkan dengan pemberlakuan peraturan daerah. Alasannya adalah, volume sampah di kota ini senantiasa meningkat tajam. Ketidaksanggupan armada pengangkut sampah untuk selalu mengantar muatannya ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang turut pegang peranan dalam penumpukan sampah.

Menurutnya, dilansir Tempo, iuran sampah dibutuhkan "agar (warga) tidak buang sampah seenaknya."

Iuran itu bakal dikenakan bagi pengelola restoran, pusat perbelanjaan, atau badan usaha lain.

"Coba kamu lihat perumahan mewah atau mal, yang ngangkut sampahnya siapa? Mobil truk sampah milik DKI Jakarta," ujarnya. "Mereka bayar enggak? Bayar, tapi ke oknum. Uangnya tidak masuk kas daerah."

Namun, menurutnya, Perda itu hanya ditetapkan bagi perumahan milik warga kelas menengah ke atas. "Mereka harus bayar iuran, swasta yang tanganin. Kita dapat fee justru," katanya pada 2013 saat masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.



from RSS Beritagar.id http://ift.tt/1mdV76h
via Hatree Indonesia

Posting Komentar

Lagi Hangat